Website Resmi DPC KSPSI Kota Tasikmalaya

Tata Cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit

Oleh Eros Rosid , pada 01:34 , memiliki 1 komentar
Sebagai pelaksanaan Pasal 106 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perlu ditetapkan Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 255/MEN/2003 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi ketenagakerjaan saat ini, sehingga perlu disempurnakan:
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.32/Men/XII/2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit

Inilah point-point yang ada dalam Permenaker No. 32 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit

Ketentuan Umum
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Lembaga Kerja Sama Bipartit, yang selanjutnya disebut LKS Bipartit, adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
2. Pengusaha adalah :
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
3. Perusahaan adalah :
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha usaha sosial dan usaha usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di  perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
6. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tujuan, Fungsi, Dan Tugas
Pasal 2
Pembentukan LKS Bipartit bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan.
Pasal 3
LKS Bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja/buruh.
Pasal 4
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LKS Bipartit mempunyai tugas :
a. melakukan pertemuan secara periodik dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
b. mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja/ buruh dalam rangka mencegah terjadinya permasalahan hubungan industrial di perusahaan.
c. menyampaikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada pengusaha, pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka penetapan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan.

Tata Cara Pembentukan
Pasal 5
(1) LKS Bipartit dibentuk oleh unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
(2) LKS Bipartit dapat dibentuk di setiap cabang perusahaan.
Pasal 6
Anggota LKS Bipartit dari unsur pekerja/buruh ditentukan sebagai berikut :
a. dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) serikat pekerja/ serikat buruh dan semua pekerja/buruh menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh tersebut, maka secara otomatis pengurus serikat pekerja/serikat buruh menunjuk wakilnya dalam LKS Bipartit;
b. dalam hal di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja/ serikat buruh, maka yang mewakili pekerja/buruh dalam LKS Bipartit adalah pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis;
c. dalam hal di perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan seluruh pekerja/buruh menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka yang mewakili dalam LKS Bipartit adalah wakil masing masing serikat pekerja/serikat buruh yang perwakilannya ditentukan secara proposional;
d. dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) serikat pekerja/ serikat buruh dan ada pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka serikat pekerja/ serikat buruh tersebut menunjuk wakilnya dalam LKS Bipartit dan pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh menunjuk wakilnya yang dipilih secara demokratis;
e. dalam hal di perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan ada pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka masing masing serikat pekerja/serikat buruh menunjuk wakilnya dalam LKS Bipartit secara proposional dan pekerja/ buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh menunjuk wakilnya yang dipilih secara demokratis.
Pasal 7
Pengusaha dan wakil serikat pekerja/serikat buruh atau wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan pertemuan untuk :
a. membentuk LKS Bipartit;
b. menetapkan anggota LKS Bipartit.
Pasal 8
Tata cara pembentukan LKS Bipartit dilaksanakan sebagai berikut :
a. pengusaha dan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh mengadakan musyawarah untuk membentuk, menunjuk, dan menetapkan anggota LKS Bipartit di perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
b. anggota LKS Bipartit sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyepakati dan menetapkan susunan pengurus LKS Bipartit;
c. pembentukan dan susunan pengurus LKS Bipartit dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pengusaha dan wakil serikat pekerja/serikat buruh atau wakil pekerja/buruh di perusahaan.
Pasal 9
(1) LKS Bipartit yang sudah terbentuk harus diberitahukan untuk dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pembentukan.
(2) Pengurus LKS Bipartit menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis, baik langsung maupun tidak langsung dengan melampirkan berita acara pembentukan, susunan pengurus, dan alamat perusahaan.
(3) Selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan memberikan bukti penerimaan pemberitahuan.
(4) Pemberitahuan pembentukan LKS Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dikenakan biaya.

Kepengurusan
Pasal 10
Kepengurusan LKS Bipartit ditetapkan dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dengan komposisi 1:1 yang jumlahnya sesuai kebutuhan dengan ketentuan sekurang kurangnya 6 (enam) orang.
Pasal 11
(1) Susunan pengurus LKS Bipartit sekurang kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.
(2) Jabatan ketua LKS Bipartit dapat dijabat secara bergantian antara unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh.
Pasal 12
(1) Masa kerja kepengurusan LKS Brpartit 3 (tiga) tahun.
(2) Pergantian kepengurusan LKS Bipartit sebelum berakhirnya masa jabatan dapat dilakukan atas usul dari unsur yang diwakilinya.
Pasal 13
Masa jabatan kepengurusan LKS Bipartit berakhir apabila :
a. meninggal dunia;
b. mutasi;
c. mengundurkan diri sebagai anggota lembaga;
d. diganti atas usul dari unsur yang diwakilinya;
e. sebab sebab lain yang menghalangi tugas tugas dalam kepengurusan lembaga.

Tata Kerja
Pasal 14
(1) LKS Bipartit mengadakan pertemuan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau setiap kali dipandang perlu.
(2) Materi pertemuan dapat berasal dari unsur pengusaha, unsur pekerja/buruh, atau dari pengurus LKS Bipartit.
(3) LKS Bipartit menetapkan agenda pertemuan secara periodik.
(4) Hubungan LKS Bipartit dengan lembaga lainnya di perusahaan bersifat koordinatif, konsultatif, dan komunikatif.

Pembinaan
Pasal 15
(1) Pembinaan LKS Bipartit dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. sosialisasi kepada pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh atau pekerja/buruh dalam rangka pembentukan LKS Bipartit;
b. memberikan bimbingan dalam rangka pembentukan dan pengembangan LKS Bipartit.

Pembiayaan Dan Pelaporan
Pasal 16
Segala biaya yang diperlukan untuk pembentukan dan pelaksanaan kegiatan LKS Bipartit dibebankan pada Perusahaan.
Pasal 17
(1) Pengurus LKS Bipartit melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada pimpinan perusahaan.
(2) Pimpinan perusahaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
(3) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.
(4) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Ketentuan Penutup
Pasal 18
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 255/MEN/2OO3 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja sama Bipartit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Semoga Permenaker N0. 32 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit ini bermanfaat buat kawan-kawan pekerja.
Eros Rosid
Tata Cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit - Ditulis Oleh Eros Rosid , pada 01:34, dengan label Hubungan Industrial . Dan memiliki 1 komentar
1 comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Instagram