Website Resmi DPC KSPSI Kota Tasikmalaya

Fungsi Dan Peran Pemerintah, Pekerja Dan Pengusaha

Oleh Eros Rosid , pada 00:27 , memiliki 1 komentar
Ada 3 unsur yang saling mempengaruhi dalam Ketenagakerjaan, yang mana apabila salah satu fungsi dan peran dari ketiga unsur ini tidak berjalan, maka kondisi ketenagakerjaan tidak akan berjalan secara sehat. ketiga unsur tersebut terdiri dari Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah yang dalam istilah ketenagakerjaan dikenal dengan istilah Tripartit.
Dari ketiga unsur tripartit tersebut memiliki keinginan yang berbeda - beda dan masih banyak yang belum bisa mewujudkan hubungan yang saling memenuhi keinginannya masing - masing. Untuk terciptanya hubungan yang saling menguntungkan keinginan masing - masing unsur tripartit tersebut, sebenarnya pemerintah telah mengaturnya dengan regulasi yaitu Pasal 102 UU No. 13 tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) yang mengatur Fungsi Dan Peran Pemerintah, Pekerja Dan Perusahaan dalam ketenagakerjaan.
Apabila kita memperhatikan dengan seksama kunci dalam permasalahan perbedaan keinginan dan harapan ketiga unsur tersebut adalah fungsi dan pemerintah.
Bunyi lengkap dari Pasal 102 UU Ketenagakerjaan tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 
  2. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 
  3. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.
Dari Pasal 102 ayat 1, sangat jelas bahwa kunci dari semua permasalahan ketenagakerjaan adalah sangat tergantung fungsi pemerintah dalam menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran aturan ketenagakerjaan.
Fungsi pekerja/buruh sebagaimana tersebut dalam ayat selanjutnya akan terlaksana dengan baik apabila fungsi dan peran pemerintah sebagaimana ayat sebelumnya berjalan dengan baik dan benar. terutama dalam memastikan terpenuhinya hak - hak pekerja yang merupakan kewajiban pengusaha untuk memenuhinya.
Yang paling dirugikan ketika fungsi masing - masing tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya adalah pekerja, karena akibat lemahnya fungsi pemerintah, hak - hak pekerja yang merupakan kewajiban pengusaha masih banyak yang tidak terpenuhi, padahal setiap hak pekerja yang sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan dilanggar ada sanksi baik administratif maupun pidana.
DPC SPSI Kota Tasikmalaya
Inilah kondisi hak pekerja yang merupakan kewajiban pengusaha dan pemerintah memiliki tugas untuk memastikan hal - hal ini terlaksana di perusahaan :
  1. Pengupahan yang belum memenuhi kelayakan berdasarkan Ketentuan UMK (Pasal 88, Pasal 93 dan Pasal 94 UU No. 13 Tahun 2003)
  2. Masih banyak pekerja yang belum mendapatkan hak Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ( Pasal 99 UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 3 Tahun 1999, UU No. 40 Tahun 2004)
  3. Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak yang bertentangan dengan aturan PKWT (Pasal 59 UU No 13 Tahun 2003)
  4. Masih banyak perusahaan yang belum memiliki Peraturan Perusahaan (PP) maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (Pasal 108 - Pasal 115 dan Pasal 116 - Pasal 135 UU No. 13 Tahun 2003)
  5. Mendapatkan Perjanjian Kerja asli sebagai pengakuan hukum pekerja atas Hubungan Kerja yang terjadi (Pasal 54 dan Pasal 63 UU No 13 Tahun 2003)
  6. Waktu kerja yang melebihi 40 jam dalam seminggu sesuai Ketentuan Waktu Kerja (Pasal 77 UU No. 13 Tahun 2003)
  7. Masih banyak pekerja yang tidak mendapatkan Hak Lembur sesuai Ketentuan Upah Lembur ketika dipekerjakan melebihi 40 jam dalam seminggu ( Pasal 78 UU No. 13 Tahun 2003 )
  8. Masih banyak perusahaan yang tidak memberikan Hak Cuti bagi pekerjanya (Pasal 79 , Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 UU No. 13 Tahun 2003)
  9. Masih banyak perusahaan yang menghalang-halangi upaya pekerja dalam Membentuk Serikat Pekerja di perusahaannya masing-masing ( Pasal 104 UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No 21 Tahun 2000)
  10. Alasan PHK dan Besaran Pesangon yang tidak sesuai ketentuan (Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 UU No 13 Tahun 2003, kecuali Pasal 158 dan Pasal 164 ayat 3)
Akibat dari tidak optimalnya fungsi dan peran pemerintah dalam memastikan hak - hak tersebut di atas didapatkan oleh pekerja, maka pekerja tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan hak - hak normatifnya tersebut melalui Serikat Pekerja di perusahaannya masing - masing sampai dapat dipastikan bahwa Fungsi dan Peran Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha dalam ketenagakerjaan berjalan secara baik dan benar.
Eros Rosid
Fungsi Dan Peran Pemerintah, Pekerja Dan Pengusaha - Ditulis Oleh Eros Rosid , pada 00:27, dengan label Pengawasan Ketenagakerjaan . Dan memiliki 1 komentar
1 comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Instagram