Website Resmi DPC KSPSI Kota Tasikmalaya

Kesadaran Berserikat Pekerja Kota Tasikmalaya

Oleh Eros Rosid , pada 00:48
Permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi secara umum di perusahaan manapun mayoritas disebabkan karena minimnya kesadaran pekerjanya sendiri untuk memanfaatkan hak mereka untuk berserikat. Kesadaran Berserikat Pekerja Kota Tasikmalaya ini semakin terkubur dengan minimnya sosialisasi dan publikasi Informasi Ketenagakerjaan yang menjadi tanggungjawab kita bersama.

Minimnya Informasi ketenagakerjaan yang tersampaikan melalui Sosialisai kepada pekerja dan pengusaha menyebabkan rawannya terjadi pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah. Ini menjadi salahsatu penghambat terbangunnya kesadaran pekerja untuk mengupayakan apapun yang sudah menjadi haknya.

Seiring perkembangan yang terjadi seiring dengan program layanan Pengaduan dan Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya yang tetap kita kedepankan demi terbangunnya kesadaran pekerja untuk mendapatkan hak - hak normatifnya, Alhamdulillah, sampai akhir tahun 2014 ini semakin menampakkan hasil yang signifikan. 

Kesadaran Berserikat pekerja Tasikmalaya semakin tumbuh walau masih banyak yang masih ketakutan dalam memanfaatkan hak hukumnya untuk membangun Serikat Pekerja di perusahaannya masing - masing. Dari sekian banyak perusahaan yang ada, sudah banyak pekerja baik dari perusahaan skala kecil dan skala besar yang mau memanfaatkan hak berserikatnya dengan membangun Serikat Pekerja di unit kerjanya masing-masing dan menjadi bagian dari Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kota Tasikmalaya. Mudah - mudahan ini menjadi momentum awal kebangkitan kesadaran berserikat pekerja Kota Tasikmalaya yang merupakan salah satu dari beberapa hak normatif pekerja dan membangkitkan rekan - rekan pekerja yang lain untuk mengikutinya.

Hanya dengan memanfaatkan hak berserikat, pekerja bisa memperjuangkan upah yang layak, jaminan sosial, hak cuit, upah lembur dan hak normatif pekerja pekerja lainnya. Mengingat masih sangat lemahnya fungsi Pengawasan dan Penyidikan Ketenagakerjaan yang merupakan tanggungjawab dari pemerintah ( UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 176 dan Pasal 182 ).

Pada kesempatan ini Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya mencoba menyampaikan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi Serikat Pekerja yang bersumber dari UU No. 21 tahun 200 Tentang Serikat Pekerja

Pasal 25 ayat 1 ;
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak :
  • membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
  • mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
  • mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
  • membentuk lembaga dan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteran pekerja/buruh;
  • melakukan kegiatan lainnya dibidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
Pasal 27;
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban :
  • melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak–hak dan memperjuangkan kepentingannya; 
  • memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya; 
  • mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 
Pasal 28;
Siapapun dilarang menghalang–halangi atau memaksa pekaerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus, atau tidak menjadi pengurus, menjadi atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :
  • melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; 
  • tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
  • melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
  • melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.
Pasal 29;
  1. pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam perjanjian kerja bersama.
  2. Dalam kesempatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diatur mengenai :
  • jenis kegiatan yang diberikan kesempatan;
  • tata cara pemberian kesempatan;
  • pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah.
Pasal 43;
  1. Barang siapa yang menghalang–halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
  2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tidak pidana kejahatan.
Demikian informasi ini kami sampaikan mudah - mudahan bermanfaat buat rekan - rekan pekerja semuanya.

Kesadaran Berserikat adalah salah satu modal penting bagi pekerja/buruh agar bisa memahami Bagaimana Pekerja Meraih Kesejahteraan

Bagi rekan - rekan pekerja yang membutuhkan segala informasi yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, silahkan menghubungi Layanan Pengaduan dan Informasi Pekerja Kota TasikmalayaTelpon/SMS : 08112110876 - 081214700600.
Eros Rosid
Kesadaran Berserikat Pekerja Kota Tasikmalaya - Ditulis Oleh Eros Rosid , pada 00:48, dengan label Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya
Comment disabled
Instagram