Website Resmi DPC KSPSI Kota Tasikmalaya

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Oleh Eros Rosid , pada 00:19
Mengingat sangat urgennya pelaksanaan BPJS Kesehatan yang harus sudah mulai dilaksanakan pada Januari 2014, maka Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya  mencoba menyajikan sedikit informasi Tentang BPJS yang bersumber dari UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pengertian
  1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
  2. Jaminan  Sosial  adalah  salah  satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  3. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
  4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan  di Indonesia, yang telah membayar iuran.
  5. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
  6. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
  7. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.
  8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
  9. Pemberi  Kerja  adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
  10. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
  11. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.
  12. Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
  13. Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
  14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ruang Lingkup
BPJS Kesehatan  menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program:
a.  jaminan kecelakaan kerja;
b.  jaminan hari tua;
c.  jaminan pensiun; dan
d.  jaminan kematian.

Fungsi
BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
BPJS Ketenagakerjaan  berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Tugas
Dalam  melaksanakan fungsinya, BPJS bertugas untuk:
  • melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
  • memungut dan  mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
  • menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
  • mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
  • mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
  • membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
  • memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.
Wewenang
Dalam melaksanakan tugasnya BPJS berwenang untuk:
  • menagih pembayaran Iuran;
  • menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka  pendek  dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
  • melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
  • membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  • membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; 
  • mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
  • melaporkan Pemberi Kerja  kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • melakukan  kerja  sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan Sosial. 
Hak
Dalam  melaksanakan  kewenangannya, BPJS berhak untuk:
  • memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.
Kewajiban
Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk:
  • memberikan nomor  identitas  tunggal kepada Peserta;
  • mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta;
  • memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;
  • memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  • memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; 
  • memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;
  • memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  • memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  • membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum; 
  • melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan
  • melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.
Pendaftaran Peserta  
  • Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.
  • Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan  Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
  • Pemberi Kerja, dalam melakukan  pendaftaran, wajib memberikan  data dirinya dan  Pekerjanya berikut anggota keluarganya  secara lengkap dan benar kepada BPJS.
  • Penahapan diatur dengan Peraturan Presiden.
  • Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
  • Setiap orang wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
  • Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
  • Sanksi administratif dapat berupa: 
a.  teguran tertulis;
b.  denda; dan/atau
c.  tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
  • Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.
  • Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
  • Pemerintah mendaftarkan penerima  Bantuan Iuran  dan anggota keluarganya  sebagai  Peserta kepada BPJS.
  • Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS.
Pembayaran Iuran
  • Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. 
  • Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. 
  • Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. 
  • Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai:
  1. besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden; dan
  2. besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Dapatkan selalu Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya melalui layanan sms ke 085222967769 Pin BBM 5A07051C1 - 762FF0F8.
Eros Rosid
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan - Ditulis Oleh Eros Rosid , pada 00:19, dengan label Jaminan Sosial
Comment disabled
Instagram