Website Resmi DPC KSPSI Kota Tasikmalaya

Materi UU Tentang Ketenagakerjaan

Oleh Rumah Aspirasi Pekerja , pada 00:48
Untuk memudahkan rekan - rekan pekerja dalam mencari dasar hukum permasalahan ketenagakerjaan, Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya mencoba menguraikannya supaya rekan - rekan pekerja lebih mudah mencari sesuai dengan thema/masalah ketenagakerjaan yang terjadi. Karena sebagai pekerja yang lebih mengutamakan melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak kita, sangat tidak mungkin bisa memahami UU Ketenagakerjaan ini secara menyeluruh.

Materi UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
BAB I. Ketentuan Umum; pasal 1
BAB II. Landasan Asas dan Tujuan; Pasal 2, 3, 4
BAB III. Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama; pasal 5, 6
BAB IV. Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan; pasal 7, 8
BAB V. Pelatihan Kerja; pasal 9 – 30
  • Pelatihan Kerja ; pasal 9 – 12
  • Penyelenggara Pelatihan ; pasal 13 – 16
  • Penghentian Penyelenggaraan pelatihan ; pasal 17
  • Pengakuan Kompetensi Kerja : psal 18
  • Pelatihan Bagi Pekerja Cacat ; pasal 19
  • Sistem Pelatihan Kerja Nasional ; pasal 20
  • Pemagangan ; pasal 21 – 27
  • Lembaga Koordinasi Pelatihan Kerja Nasional ; pasal 28
  • Peran Pemerintah Pusat atau Daerah ; pasal 29
  • Lembaga Produktivitas ; pasal 30
BAB VI. Penempatan Tenaga Kerja; pasal 31 – 38
  • Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja ; pasal 31 – 32
  • Klasifikasi Penempatan ; pasal 33,34
  • Perekrutan ; pasal 35
  • Pelayanan Penempatan ; pasal 36
  • Pelaksana Penempatan ; pasal 37, 38
BAB VII. Perluasan Kesempatan Kerja; pasal 39 – 41
  • Tanggung jawab Pemerintah dan Masyarakat ; pasal 39, 41
  • Diluar Hubungan Kerja ; pasal 40
BAB VIII. Pengunaan Tenaga Kerja Asing; pasal 42 – 49
BAB IX. Hubungan Kerja; pasal 50 – 66
  • Hubungan Kerja ; pasal 50
  • Perjanjian Kerja ; pasal 51
  • Dasar Perjanjian Kerja ; pasal 52
  • Biaya Pembuatan Perjanjian ; pasal 53
  • Unsur-unsur Perjanjian Kerja Tertulis ; pasal 54, 55
  • Waktu ; pasal 56 – 60
  • Berakhirnya ; pasal 61,62
  • Unsur-unsur Perjanjian Lisan ; pasal 63
  • Perjanjian Pemborongan ; pasal 64,65
  • Penyedia Jasa Pekerja ; pasal 66
BAB X. Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan; pasal 67 – 101
  • Bagian Kesatu ; Perlindungan
Paragraf I; Penyandang cacat; pasal 67
Paragraf 2; Anak; pasal 68 – 75
Paragraf 3; Perempuan; pasal 76
Paragraf 4; Waktu Kerja; pasal 77 – 85
Paragraf 5; Keselamatan dasn Kesehatan Kerja; pasal 86, 87
  • Bagian Kedua ; Pengupahan ; pasal 88 – 98
Kebijakan Pengupahan; pasal 88
Upah minimum; pasal 89, 90
Pengaturan Pengupahan; pasal 91, 92
Kewajiban Pengusaha membayar upah; pasal pasal 93
Upah pokok; pasal 94
Denda; pasal 95
Daluarsa; pasal 96
Ketentuan Peraturan Pemerintah; pasal 97
Dewan PEngupahan Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota; pasal 98
  • Bagian Ketiga ; Kesejahteraan ; pasal 99 – 101
Jaminan Sosial; pasal 99
Fasilitas Kesejahteraan; pasal 100
Koperasi Pekerja: pasal 101
BAB XI. Hubungan Industrial; pasal 102 – 149
  • Bagian Kesatu ; Umum ; pasal 102,103
  • Bagian Kedua ; Serikat Pekerja/Buruh ; pasal 104
  • Bagian ketiga ; Organisasi Usaha ; pasal 105
  • Bagian Keempat ; Lembaga Kerja Bipartit ; pasal 106
  • Bagian Kelima ; Lembaga Kerja Tripartit ; pasal 107
  • Bagian keenam ; Peraturan Perusahaan ; pasal 108 – 115
  • Bagian Ketujuh ; Perjanjian kerja Bersama ; pasal 116 – 135
  • Bagian Kedelapan ; Lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ; pasal 136 – 149
Paragraf 1; Perselisihan Hubungan Industrial; pasal 136
Paragraf 2; Mogok Kerja: pasal 137 – 145
Paragraf 3; Penutupan Perusahaan; pasal 146 – 149
BAB XII. Pemutusan Hubungan Kerja; pasal 150 - 172
  • Ketentuan PHK ; pasal 150,151
  • Permohonan Penetapan PHK ; pasal 152
  • Alasan Larangan PHK ; pasal 153
  • Pengecualiaan Penetapan PHK ; pasal 154
  • PHK tanpa Penetapan ; pasal 155
  • Uang Pesangon ; pasal 156
  • Komponen Upah ; pasal 157
  • Alasan PHK ; pasal 158
  • Penolakan PHK ; pasal 159
  • Kewajiban Pengusaha apabila Pekerja Ditahan ; pasal 160
  • Pelanggarn Perjanjian Kerja oleh Pekerja ; pasal 161
  • Pengunduran diri ; pasal 162,168
  • PHK karena Perubahan Status Perusahaan ; pasal 163
  • PHK karena Perusahaan Tutup ; pasal 164
  • PHK karena Perusahaan Pailit ; pasal 165
  • Berakhirnya hubungan kekrja karena pekerja meninggal ; pasal 166
  • PHK karena Usia Pensiun ; pasal 167
  • Permohonan PHK Pekerja ; pasal 169
  • Batal Demi Hukum ; pasal 170
  • Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ; pasal 171
  • Pemajuan PHK karena Sakit Berkepanjangan, cacat ; pasal 172
BAB XIII. Pembinaan; pasal 173 – 175
BAB XIV. Pengawasan; pasal 176 – 181
BAB XV. Penyidikan; pasal 182
BAB XVI. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif
  • Bagian Pertama ; Ketentuan Pidana ; pasal 183 – 189
  • Bagian Kedua ; Sanksi Adminstratif ; pasal 190
BAB XVII. Ketentuan Peralihan; pasal 191
BAB XVIII. Ketentuan Penutup; pasal 192,193

mudah - mudahan Materi UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini bermanfaat buat rekan - rekan pekerja

Dapatkan selalu layanan Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya melalui layanan sms ke 08970020050
Materi UU Tentang Ketenagakerjaan
Materi UU Tentang Ketenagakerjaan - Ditulis Oleh Rumah Aspirasi Pekerja , pada 00:48, dengan label Dasar Hukum
Comment disabled