Website Resmi DPC KSPSI Kota Tasikmalaya

Perjanjian Tawar Menawar Kolektif

Oleh Rumah Aspirasi Pekerja , pada 00:10
Keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dimaksudkan untuk melindungi dan menggolkan kepentingan anggotanya. Untuk itu, hal terpenting yang dapat dilakukan adalah berupaya mendapatkan tingkat upah dan kondisi kerja yang baik. 

Apa itu perjanjian tawar menawar kolektif? 
Perjanjian Tawar Menawar Kolektif merupakan perjanjian antara pekerja dengan perusahaan tempat mereka bekerja (pengusaha). Perjanjian ini dirundingkan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan manajemen perusahaan dan biasanya berlaku untuk jangka waktu dua tahun. 

Perjanjian ini mencakup seluruh aspek hubungan pengusaha-pekerja di tempat kerja, yang meliputi: 
  • gaji dan imbalan (remunerasi) 
  • jaminan sosial 
  • produktivitas 
  • prosedur penyampaian keluhan dan penyelesaian perselisihan 
Perjanjian tawar menawar kolektif dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang bersifat mengikat secara hukum baik anggota-anggota serikat pekerja/serikat buruh maupun perusahaan tempat di mana mereka bekerja. 
Tawar menawar secara kolektif antara pihak pengusaha dengan pihak serikat pekerja/serikat buruh merupakan proses untuk mewujudkan perjanjian tawar menawar kolektif. Yang paling penting di sini adalah bahwa perjanjian harus dibuat secara kolektif melalui serikat peker ja/serikat buruh sehingga kepentingan pekerja sebagai sebuah kelompok terwakili. Perjanjian hendaknya tidak dibuat secara individual atau sendiri-sendiri antara pengusaha dengan masing -masing pekerja karena: 
  • Seorang pekerja biasanya tidak memiliki kekuatan untuk melakukan tawar menawar dengan pengusaha secara sendirian. Pengusaha selalu saja dapat menemukan pekerja lain yang mau menerima tawarannya, dan dengan demikian dapat menekan dan mengancam pekerja-pekerja yang berani menolak tawarannya secara sendiri -sendiri dan tidak terorganisir. 
  • Tak akan ada artinya kalau cuma seorang pekerja saja yang berani menolak tawaran yang diberikan pengusaha. Tetapi kalau seluruh pekerja terorganisir rapi and dengan tegas dan seia sekata menolak syarat-syarat kerja yang ditawarkan pengusaha, barulah penolakan itu benar-benar mempunyai kekuatan. 
Tipe Perjanjian 
Yang Tertulis dan Yang Tidak Tertulis 
Perjanjian-perjanjian penting harus selalu dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh wakil serikat pekerja/serikat buruh dan wakil pengusaha. Beberapa perjanjian dapat dimasukkan dalam berita acara (notulen rapat) pertemuan antara serikat pekerja/serikat buruh dan manajemen. 
Perjanjian “Upah dan Kondisi” dan “Prosedur” 
Beberapa perjanjian mencakup hal -hal yang berkaitan dengan kondisi kerja seperti upah dan hak cuti/ hak libur. Perjanjian-perjanjian yang lain mencakup “hal-hal prosedural” seperti bagaimana keluhan pekerja harus ditanggapi dan dibahas dalam pertemuan antara serikat pekerja/serikat buruh dan manajemen, dan bagaimana manajemen harus bertindak bila ingin mendisiplinkan atau memecat pekerja. Perjanjian prosedur yang paling penting untuk serikat pekerja/serikat buruh adalah “Perjanjian Pengakuan.” Dengan perjanjian ini, serikat pekerja/serikat buruh diakui oleh pengusaha sebagai agen yang mewakili kepentingan pekerja secara kolektif. 

Kerangka Isi KKB 
A. Mukadimah 
B. Umum 
1. Istilah-Istilah 
2. Pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan 
3. Tujuan kesepakatan 
4. Luasnya kesepakatan 
5. Kewajiban pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan 

C. Pengakuan, Jaminan Dan Fasilitas Bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
6. Pengakuan hak-hak pengusaha dan SP/SB 
7. Jaminan bagi SP/SB 
8. Fasilitas bagi SP/SB 
9. Lembaga Kerjasama Bipartite 
10. Penyuluhan dan pembinaan hubungan industrial 

D. Hubungan Kerja 
11. Penerimaan pekerja baru 
12. Masa percobaan 
13. Surat keputusan pengangkatan 
14. Golongan dan jabatan pekerja 
15. Kesempatan berkarir 
16. Pendidikan dan latihan kerja 
17. Mutasi dan prosedur 
18. Penilaian prestasi kerja 
19. Promosi 
20. Tenaga kerja asing

E. Waktu Kerja, Istirahat Dan Lembur 
21. Hari kerja 
22. Jam kerja, istirahat dan shift kerja 
23. Lembur 
24. Perhitungan upah lembur 

F. Pembebasan Dari Kewajiban Bekerja 
25. Istirahat mingguan 
26. Hari libur resmi 
27. Cuti tahunana 
28. Cuti besar 
29. Cuti haid 
30. Cuti hamil 
31. Cuti sakit 
32. Ijin meninggalkan pekerjaan dengan upah 
33. Ijin meninggalkan pekerjaan tanpa upah 

G. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) 
34. Prinsip-prinsip K3 
35. Hygiene perusahaan dan kesehatan 
36. Pakaian kerja dan sepatu kerja 
37. Peralatan kerja 
38. Alat pelindung diri 
39. Panitia pembina K3 

H. Pengupahan
40. Pengertian upah 
41. Prinsip dasar dan sasaran 
42. Dasar penetapan upah 
43. Komponen upah 
44. Waktu pemberian upah 
45. Administrasi upah 
46. Tunjangan jabatan 
47. Tunjangan keluarga 
48. Tunjangan keahlian 
49. Tunjangan perumahan 
50. Tunjangan tempat kerja yang membahayakan keselamatan 
51. Uang makan (bila makan diberikan dalam bentuk uang) 
52. Uang transport (bila transport diberikan dalam bentuk uang)
53. Premi hadir 
54. Premi shift 
55. Premi produksi/target produksi 
56. Premi perjalanan dinas 
57. Tunjangan hari raya 
58. Jasa produksi/bonus 
59. Tunjangan masa kerja 
60. Upah minimum 
61. Skala upah 
62. Penyesuaian upah 
63. Kenaikan upah atas dasar premi 
64. Kenaikan upah karena promosi 
65. Tunjangan bagi keluarga pekerja yang ditahan alat negara 
66. Pajak penghasilan 

I. Pengobatan Dan Perawatan 
67. Poliklinik perusahaan 
68. Pengobatan di luar poliklinik 
69. Perawatana di rumah sakit 
70. Sarana penunjang diagnosik 
71. Biaya bersalin 
72. Pembelian kacamata 
73. Pengobatan pada dokter spesialis 
74. Keluarga Berencana 
75. Konsultasi psikologik dan tes bakat anak 

J. Jaminan Sosial 
76. Jaminan Kecelakaan Kerja 
77. Jaminan kemat ian 
78. Jaminan Hari Tua 
79. Dana Pensiun 

K. Kesejahteraan 
80. Kantin 
81. Fasilitas makan 
82. Extra fooding (makanan tambahan) 
83. Sumbangan pernikahan 
84. Sumbangan kematian 
85. Sumbangan bencana alam 
86. Sumbangan pendidikan bagi anak pekerja
87. Fasilitas pinjaman uang 
88. Koperasi 
89. Asuransi di luar jam kerja dan hubungan kerja 
90. Rekreasi dan hiburan 
91. Olahraga dan kesehatan 
92. Kesenian 
93. Penghargaan masa kerja 
94. Pemilihan pekerja teladan 
95. Balai pertemuan dan perpustakaan 
96. Fasilitas transportasi 
97. Distribusi hasil produksi 
98. Pembelian hasil produksi 
99. Tempat penitipan anak 

L. Tata Tertib Kerja 
100. Kewajiban dasar pekerja 
101. Larangan-larangan 
102. Pelanggaran yang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
103. Sanksi atas pelanggaran tata tertib kerja 

M. Pemutusan Hubungan Kerja 
104. Prinsip dasar 
105. PHK dalam masa percobaan 
106. PHK atas kehendak pekerja (mengundurkan diri) 
107. PHK karena indispliner 
108. PHK karena meninggal dunia 
109. PHK karena sakit biasa yang berkepanjangan dan cacat 
110. PHK karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja 
111. PHK karena lanjut usia 
112. PHK karena pengalihan manajemen perusahaan 
113. PHK karena rasionalisasi 
114. PHK karena relokasi perusahaan 
115. PHK karena pensiun dini 

N. Penyelesaian Keluh Kesah Pekerja 
116. Prinsip-prinsip 
117. Tata cara penyelesaian keluh kesah

O. Pelaksanaan Penutup 
118. Pelaksanaan 
119. Penutup 

P. Tanda tangan pihak-pihak yang menyelenggarakan KKB

Tata Tertib Perundingan 
Seperti telah dibahas sebelumnya, tata tertib perundingan merinci bagaimana menangani perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh dan manajemen. Beberapa tata tertib ini dapat merinci peraturan nasional (dan diberlakukan secara nasional) untuk menangani perundingan dan perselisihan. Namun, beberapa perjanjian prosedur lainnya dapat pula diberlakukan hanya untuk satu tempat kerja atau satu perusahaan saja. 
Apa pun ruang lingkup perjanjian tersebut, yang penting sekali dalam hal ini adalah bahwa para wakil serikat pekerja/serikat buruh lokal dan manajemen perusahaan hendaknya harus sudah memiliki pedoman yang disetujui bersama mengenai apa yang harus dilakukan bila terjadi ketidaksepakatan atau masalah. 
Tata tertib yang tertulis dengan jelas amat menguntungkan bagi serikat pekerja/serikat buruh. Keuntungannya adalah: 
Tata tertib tertulis dapat mengurangi konflik yang tidak perlu – masalah-masalah dapat diselesaikan berdasarkan aturan main yang telah disepakati sebelumnya sebelum masalah-masalah itu menimbulkan keluhan yang lebih serius. 
  • Tata tertib tertulis menuntut keterlibatan serikat pekerja/serikat buruh/serikat buruh – tata tertib tertulis dapat menetapkan bahwa serikat pekerja/serikat buruh harus dilibatkan dan diajak berkonsultasi sebelum manajemen mengambil suatu keputusan tertentu. Hal ini ikut membantu tercapainya salah satu tujuan serikat pekerja/serikat buruh yaitu agar manajemen tidak dapat seenaknya membuat keputusan yang merugikan karyawan dan agar setiap keputusan manajemen yang menyangkut nasib karyawan harus mendapat persetujuan serikat pekerja/serikat buruh/serikat buruh terlebih dahulu. 
  • Tata tertib tertulis memungkinkan dilakukannya lebih banyak penyelesaian masalah secara lokal/ pada tingkat lokal – tata tertib yang baik memungkinkan penyelesaian sebagian besar masalah dilakukan di tempat kerja, tanpa harus memberikan beban yang berlebihan pada pejabat-pejabat serikat pekerja/serikat buruh/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh di tingkat nasional. 
  • Tata tertib tertulis mempercepat penyelesaian masalah – dengan adanya prosedur yang baik, wakil serikat pekerja/serikat buruh dapat dengan cepat mengadakan perundingan atau membicarakan masalah yang ada langsung dengan pihak manajemen yang punya wewenang untuk mengambil keputusan sehingga tak ada waktu yang terbuang untuk berbincang-bincang dengan orang-orang yang (mengaku mewakili manajemen) tetapi sebenarnya tak punya wewenang untuk mengambil keputusan. 
Hal -hal yang diatur dalam tata tertib perundingan sebagai pedoman berunding antara lain: 
Bertahap, dari tingkat lokal ke tingkat regional lalu ke tingkat nasional. Masalah yang ada di tingkat lokal baru dilimpahkan ke tingkat berikutnya dan begitu seterusnya hanya bila tidak dicapai kata sepakat. Bila dicapai kata sepakat, kesepakatan itu harus dengan jelas menyebutkan siapa saja yang terlibat dari atau yang mewakili pihak serikat pekerja/serikat buruh/serikat buruh dan siapa yang terlibat dari atau mewakili pihak manajemen pada tiap tingkatan. Serikat pekerja/serikat buruh hendaknya mampu memastikan bahwa pada tiap tahap perundingan, perundingan dilakukan hanya dengan wakil -wakil atau manajer dari pihak manajemen yang benar-benar punya wewenang untuk mengambil keputusan. 
Memiliki batas waktu. Hal ini perlu untuk mencegah penundaan-penundaan yang tidak perlu dari pihak manajemen. Selain itu, jumlah tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan masalah juga harus dibatasi karena kalau tidak, hal ini dapat menyebabkan penundaan-penundaan dengan berbagai macam alasan. 
Melibatkan serikat pekerja/serikat buruh. Pada tiap tahap perundingan, serikat pekerja/serikat buruh harus selalu dilibatkan, termasuk ketika anggota serikat pekerja/serikat buruh yang mempunyai masalah berniat menyampaikan keluhan untuk pertama kalinya. 
Ditempuh jalan damai atau arbitrase bila prosedur itu, walau sudah dilaksanakan hingga tuntas, tetap saja tidak menghasilkan kesepakatan. Hal ini berarti ada pihak ketiga yang diminta untuk memberikan pendapatnya atas masalah yang dihadapi. Arbitrase biasanya berarti bahwa pendapat pihak ketiga harus ditaati oleh kedua pihak yang berselisih. Beberapa negara menunjuk seorang pejabat pemerintah yang mensponsori jasa arbitrase. Hukum industri di beberapa negara menekankan perlunya ditempuh jalan damai sebelum mogok kerja dapat dibenarkan untuk dilakukan berdasarkan hukum. 

Tata Tertib Disiplin 
Adalah wajar untuk menyusun prosedur terpisah yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mendisiplin atau memecat karyawan. 
Dalam hal ini prosedur itu harus tertulis dan diinformasikan kepada seluruh karyawan.

Semoga pembahasan Perjanjian Tawar Menawar Kolektif ini bermanfaat buat semuanya.
Perjanjian Tawar Menawar Kolektif
Perjanjian Tawar Menawar Kolektif - Ditulis Oleh Rumah Aspirasi Pekerja , pada 00:10, dengan label Serikat Pekerja
Comment disabled