Website Resmi DPC KSPSI Kota Tasikmalaya

Perjanjian Kerja

Oleh Rumah Aspirasi Pekerja , pada 22:45
Ada satu hal mendasar yang terkadang luput dari perhatian pekerja/serikat pekerja/serikat buruh dalam Hubungan Kerja sehingga mengakibatkan bentuk hubungan kerja selalu merugikan pekerja ketika bermasalah.
Hal mendasar ini akan meminimalisir bentuk perbudakan modern. Pekerja akan memiliki posisi hukum yang kuat sehingga tidak bisa diperlakukan seenaknya oleh Pengusaha.
Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha yang bisa dibuat secara tertulis ataupun lisan dan dibuat atas dasar :
  • kesepakatan kedua belah pihak; 
  • kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 
  • adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 
  • pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Perjanjian Kerja bukan hanya berlaku untuk Pekerja Tetap saja, tapi semua jenis/status pekerjaan. Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
Ada 2 jenis perjanjian Kerja yang wajib difahami betul - betul oleh rekan - rekan pekerja ataupun pencari kerja, yaitu Perjanjian Kerja Tertulis dan Perjanjian Kerja Lisan.

Perjanjian Kerja Tertulis
Hal yang harus diperhatikan oleh Pekerja untuk Perjanjian Kerja Tertulis adalah mendapatkan Bukti Perjanjian kerja yang harus dibuat rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.
Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:
  • nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 
  • nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 
  • jabatan atau jenis pekerjaan; 
  • tempat pekerjaan; 
  • besarnya upah dan cara pembayarannya; 
  • syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/ buruh; 
  • mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 
  • tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 
  • tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 
Ketentuan dalam perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas:
  • jangka waktu; atau 
  • selesainya suatu pekerjaan tertentu. 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Apabila disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud , masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
  • pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 
  • pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; 
  • pekerjaan yang bersifat musiman; atau 
  • pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. 
Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Perjanjian Kerja Lisan
Perjanjian Kerja Lisan inilah yang rawan disalahgunakan sehingga bisa membuka peluang terjadi bentuk perbudakan modern. Karena ketidakfahaman Pekerja sendiri dengan Aturan Ketenagakerjaan, pekerja terkadang dikondisikan untuk tidak memiliki satupun bukti yang menunjukkan bahwa dia adalah pekerja di perusahaan tersebut. Di sinilah pentingnya rekan – rekan Pekerja memahami aturan ketenagakerjaan
Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. Di dalam masa percobaan kerja ini pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.
Perjanjian kerja berakhir apabila:
  • pekerja meninggal dunia; 
  • berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 
  • adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 
  • adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 
Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.
Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh. Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat Surat Pengangkatan (Memorandum) bagi pekerja/buruh yang bersangkutan yang sekurang- kurangnya memuat keterangan:
  • nama dan alamat pekerja/buruh; 
  • tanggal mulai bekerja; 
  • jenis pekerjaan; dan 
  • besarnya upah. 
Inilah uraian singkat tentang Perjanjian Kerja sebagai bagian dari Dasar Hukum Hubungan Kerja yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan sistem hubungan kerja di perusahaan. Semoga bermanfaat.

Dapatkan selalu Layanan & Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya melalui layanan sms ke 08970020050.
Perjanjian Kerja
Perjanjian Kerja - Ditulis Oleh Rumah Aspirasi Pekerja , pada 22:45, dengan label Hubungan kerja
Comment disabled
Instagram