;

Hak - Hak Hukum Pekerja

Kegiatan mempekerjakan pekerja oleh seorang pengusaha diatur oleh seperangkat hukum, peraturan dan perundang-undangan yang menetapkan standar minimum ketenagakerjaan. Peraturan dan ketentuan hukum tentang upah, jam kerja, kesehatan dan keselamatan kerja dan lain-lain semuanya amatlah penting bagi pekerja.

Di banyak bidang, serikat pekerja/serikat buruh mengupayakan peningkatan standar hukum minimum dengan melakukan tawar menawar secara kolektif dengan pihak manajemen perusahaan. Bagi banyak pekerja di Indonesia, standar-standar hukum minimum memberikan semacam “jaringan pengaman” dasar. 

Karena itu wakil-wakil serikat pekerja/serikat buruh mutlak wajib memahami dengan sangat baik isi serta penerapan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. 

Checklist (Daftar pertanyaan) berikut memberikan ikhtisar standar hukum yang merupakan Hak - Hak Hukum Pekerja yang wajib dipahami oleh serikat pekerja/serikat buruh. 

PERATURAN PERUNDANGAN KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN PERMASALAHAN.

A.UMUM 
Undang-undang No.14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. 

B. SYARAT-SYARAT KERJA. 
  • UU No.01 TH.1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Th.1948 
  • UU No.7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan 
  • Peraturan Pemerintah No.21 Th.1954 Tentang Penetapan Peraturan Istirahat Buruh ( Lembar Negara No.37 Th.1954 ) 
  • Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja RI Dan Kepala Kepolisian RI No. Kep-275/MEN/1989 Tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift Dan Jam Istirahat Serta Tentang Pengaturan Kerja Satuan Pengaman (Satpam) 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP-608/MEN/1989 Tentang Pemberian ijin Penyimpangan Waktu kerja dan Waktu Istirahat Bagi Perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan Pekerja 9 Jam sehari dan 54 Jam Seminggu 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEPTS 69/Men/1980 Tentang perluasan Lingkup Istirahat Tahunan Bagi Buruh. 
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-6/MEN/1993 Tentang Waktu Kerja 5 Hari Seminggu 8 Jam Sehari 
  • Keputusan Menteri Tenaga RI No. Kep-203/MEN/1999 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Negeri 
  • Keputusan Menteri tenaga Kerja RI No. Kep-204/MEN/2000 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep-205/MEN/2000 Tentang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat 
C. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 
  • Undang – Undang No.12 Tahun 1964 Tentang PHK Di Perusahaan Swasta 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian di Perusahaan 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep-171/MEN/2000 Tentang Perbaikan Penulisan Pada Pasal 1 Angka 12 Dan Pada Pasal 18 Ayat (1) Huruf G, H Dan I Kepmenaker RI NO.Kep-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Uang ganti Kerugian di Perusahaan 
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.03/MEN/1989 Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Wanita Karena Menikah, Hamil Atau Melahirkan 
  • Surat Menteri Tenaga Kerja No.295/M/IV/1985 Tentang Penanganan Penyelesaian Masalah Pemutusan Hubungan Kerja Masal Terhadap Karyawan 
  • Surat Dirjen Binawas No. B. 113/M/BW/1990 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Disharnonis Atau Pembentukan/Keangotaan Serikat pekerja/serikat buruh 
  • Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE. 12/M/BW/1990 Tentang Penanganan Masalah Ketenagakerjaan Di Perusahaan Swasta Yang Belum Terbentuk Unit Kerja Serikat pekerja/serikat buruh Seluruh Indonesia 
  • Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. : 462/KMK/.04/1998 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Bersifat Final Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Tertentu 
  • Surat Mahkamah Agung No. 01 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Utusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 
  • Surat Mahkamah Agung No. 33/TUN/VII/1986 Tentang Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 1980 
  • Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. : 36/M/IV/1998 Tentang Pencegahan PHK 
D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
  • Undang undang No.22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaiaan Perselisihan Perburuhan 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-15A/MEN/1994 Tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dan Pemutusan Hubungan Kerja Di Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan 
  • Surat Dirjen Binawas No. B/78/BW/1994 Tentang Penjelasan Kepmenaker Nomor Keputusan 15A/Men/1994 
E. PENGUPAHAN 
  • Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah 
  • Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. : KEP – 72/Men/1984 Tentang Dasar Perhitungan Upah Lembur 
  • Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE-2/M/BW/1987 Tentang Pengertian Daerah Terpencil, Pekerja staf Yang tidak Mendapat Upah Lembur 
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1987 Tentang : Upah Bagi Pekerja Pada Hari Libur Resmi 
  • Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-07/MEN/1990 Tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah 
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja No PER-04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan 
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum 
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/MEN/1999 Tentang Pembagian Uang Servis Pada Usaha Hotel, Restoran Dan Usaha Pariwisata Lainnya 
  • Surat Edaran Dirjen Binawas No. : SE.04/BW/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/MEN/1999 Tentang Pembagian Uang Servis Pada Usaha Hotel, Restoran Dan Usaha Pariwisata Lainnya 
  • Surat Edaran Dirjen Binawas No. : SE-08/M/BW/1999 Tentang Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Wanita Yang Menjalankan Cuti Hamil Dan Bersalin 
  • Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. : SE-05/MEN/1998 Tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah PHK 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. : KEP-20/MEN/2000 Tentang Penetaqpan Upah Minimum Regional Pada 26 (dua puluh enam) Propinsi di Indonesia Dan Upah Minimum Sektoral Regional Pada 20 ( dua puluh ) Propinsi di Indonesia 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-40B/MEN/2000 Tentang Perubahan Upah Minimun Regional Jawa Barat Wilayah I 
  • Keputusan Menteri Tenga Kerja Republik Indonesia No. KEP-185/MEN/2000 Tentang Perubahan Upah Minimum Regional Propinsi DKI Jakarta. 
F. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 
  • Undang-undang Republik Indonesi a No. 03 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/MEN/1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep-150/Men/1999 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. : Kep/196/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi 
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02/MEN/1995 Tentang Usia Pensiun Normal Dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun 
  • Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE.11/M/BW/1990 Terntang Dasar Penentuan Upah Lembur, Tunjangan Kecelakaan, Cuti, Sakit, Tidak Masuk Bekerja Dimaksud PP. No.08/1981, Pesangon, Skorsing Serta Pemberian Upah Bagi Pekerja Status Masa Percobaan Yang Dikaitkan Dengan Ketentuan Upah Minimum 
  • Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE.08/MEN/1990 Tentang Tanggung Jawab Perusahaan Pemberi Borongan Pekerjaan Terhadap Perlindungan Dan Kesejahteraan Pekerja Perusahaan Pemborong 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. : Kep-202/Men/1998 Tentang Bantuan Keuangan Bagi Tenaga Kerja Peserta Jamsostek Yang Mengalami PHK 
  • Putusan Presiden RI No. 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja 
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per 01/Men/1998 Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
  • Surat Edaran Dirut Jamsostek No. : B/4601/1998 Perihal ; Pembayaran Jaminan Hari Tua Peserta Yang Terkena PHK Dan Telah Mencapai Masa Kepesertaan Sekurang -kurangnya 5 (lima) Tahun. 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-132/MEN/1998 Tentang Pencabutan Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. : INS.02/MEN/1995 Tentang Pelaksanaan Program JAMSOSTEK Bagi Tenaga Kerja Asing (expatriat) di Perusahaan 
  • Putusan Menteri Tenaga Kerja No. 147/MEN/1998 Tentang Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Kerja Bagi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek 
  • Peraturan Pemerintah RI No.79 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program JAMSOSTEK 
  • Keputusan Dirjen Binawas No. Kep. 338/BW/1998 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dengan Manfaat Lebih Baik 
  • Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : SE-04/MEN/1988 Tentang Pelaksanaan Larangan Diskriminasi Pekerja Wanita 
G. KESEPAKATAN KERJA BERSAMA 
  • Undang-undang No.1 Th.1954 Tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh Dan Majikan. 
  • Undang-undang No.18 Th.1956 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.98 Mengenai Berlakunya Dasar-dasar Dari Pada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama 
  • Peraturan Pemerintah No.49 Th.1954 Tentang Cara Membuat Dan mengatur Perjanjian Perburuhan 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja NO. Kep.97/MEN/1993 Tentang Pelimpahan Wewenang Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama. 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1985 Tentang Pelaksanaan Tata Cara Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama 
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor.Per-06/MEN/1994 Tentang Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan. 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-94/MEN/1998 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenga Kerja No. Kep-438/MEN/1982 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Serikat Pekerja di Perusahaan 
  • Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor.SE/04/M/BW/1996 Tentang Larangan Diskriminasi Bagi Pekerja Wanita Dalam Peraturan Perusahaan Atau Kesepakatan Kerja Bersama. 
  • Surat Dirjen Binawas No.B.591/M/BW/95 Tentang Penyaksian Penandatanganan KKB. 
  • Surat Dirjen Binawas No.B.444/BW/1995 Tentang Peningkatan Peraturan Perusahaan (PP) Menjadi Kesepakatan Kerja Bersama(KKB) 
H. PERJANJIAN KERJA 
  • Buku III 7a KUH Perdata Tentang Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan. 
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor.Per-06/MEN/1985 Tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas. 
  • Peraturan Menteri Tenga Kerja Nomor Per-02/MEN/1993 Tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu. 
I. ORGANISASI SERIKAT PEKERJA 
  • Undang-undang No.18 Tahun 1956 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No.96 Mengenai Hak Pekerja Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 438 Tahun 1992 Tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan dan Pengembangan Serikat Pekerja d i Perusahaan 
  • Keputusan Presiden No.83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention (Number 87) concerning Freedom of Association and protection of the Right to Organize (Konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi) 
  • Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-201/MEN/1999 Tentang Organisasi Serikat Pekerja. 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. : KEP-202/MEN/1999 Tentang Bentuk-bentuk Formulir Pendaftaran Organisasi Pekerja. 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. : KEP-272/MEN/1999 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. : PER –04/MEN/1996 Tentang iuran Serikat Pekerja 
J. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) 
  • Undang-undang No. 1. Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.2 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Tempat Kerja 
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.2 Tahun 1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja 
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.65 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan Kursus/Latihan Kader-kader Keselamatan Kerja. 
K. PERATURAN PERUSAHAAN 
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja Per.02/MEN/1978 Tentang Peraturan Perusahaan Dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuhan. 
  • Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE.4/M/BN/1989 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan. 
Bagaimana saya bisa tahu apa yang dikatakan peraturan dan hukum-hukum ketenagakerjaan? 
Ada sejumlah tempat di mana Anda dapat memperoleh informasi tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Serikat pekerja/serikat buruh di tempat Anda bekerja atau kantor departemen tenaga kerja setempat dapat memberikan kepada Anda rincian mengenai sebagian besar hukum-hukum ketenagakerjaan yang ada.

Layanan Pengaduan Dan Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya  melalui sms ke 08970020050 Pin BB 768E7968


Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya

Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya - 19:50