;

Istilah Dalam Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

1.  Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
2.  Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
3.  Perselihan kepentingan adalah perselisihan yang  timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
4.  Perselisihan pemutusan hubungan  kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
5.  Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.
6.  Pengusaha adalah :
a.  Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.  Orang perseorang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.  Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan  sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan  di luar wilayah Indonesia.
7.  Perusahaan adalah :
a.  Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.  Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8.  Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan  kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
9.  Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau  serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
11. Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.
12. Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai instansi  pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat  buruh hanya dalam satu perusahaan. 13. Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.
14. Konsiliator  Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
15. Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
16. Arbiter Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri  untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
17. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
18. Hakim adalah Hakim Karier Pengadilan Negeri yang ditugasi pada  Pengadilan Hubungan Industrial.
19. Hakim Ad-Hoc adalah Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha.
20. Hakim Kasasi adalah Hakim Agung  dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya - 20:55

Lowongan Kerja Februari 2014

Info Lowongan Kerja Februari 2014

Info Lowongan Kerja 1

PT. Merdeka Mitra Sejati (Dealer Yamaha - Mataram Sakti)
Jl. Ir. H. Juanda (Depan bekas Terminal Cilembang) Tasikmalaya
Membuka lowongan utk posisi :
SparePart Counter
(Front Liner bagian Penjualan Sparepart/suku cadang sepeda motor yamaha)
Persyaratan :

  • Laki - Laki
  • Usia maks. 28 thn
  • Pendidikan min. SMA/Sederajat
  • Bisa menggunakan Komputer dan Ms. Office (Ms.Word + Ms.Excel)
  • Mengerti/mengenal Suku cadang/bagian kendaraan bermotor (nilai plus)
Fasilitas :
  • Gaji UMK + Uang makan
  • Komisi
  • Training


* Batas waktu belum ditentukan.
* Mungkin sebagian karyawan mengetahui info ini apabila anda menanyakannya.
* Pertanyaan yg sudah ada penjelasannya tidak akan direspon.
Terima Kasih.
Sumber : JOB TASIKMALAYA[info lowongan kerja]


Info Lowongan Kerja 2

PT. ASTAGINA
Perusahaan consumer good herbal
Membutuhkan Karyawan
SPG dan MD
Syarat

  1. Pengalaman d SPG dan MD direct selling
  2. Usia 18 s/d 25 untuk SPG , maks 40 th untuk MD
  3. Disukai memiliki kendaraan motor sendiri
Sistem kontrak dengan gaji pokok, uang makan, uang transfort, dan insentif
Penempatan kota Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.
Informasi Lengkap, silahkan hubungi 081543341509 (Rudi). Walk Interview.

Info Lowongan Kerja 3

CV. Helmira Jaya
Jl. KHZ. Mustofa, Ruko Permata Regency No. 25, Tasikmalaya, Jawa Barat, 46116, Indonesia

Bagi siapa saja yang berminat ingin mendapatkan penghasilan tambahan secara santai cukup menjadi marketing freelance kami, komisi bukan hitungan persen tapi langsung di cash sesuai judul.
Anda cukup menawarkan pemasangan cctv ke tetangga,kerabat,tempat kerja anda,kantor - kantor kenalan anda, pasar, dll.
Mengenai Brosur bisa kami bantu buatkan, peluang besar sekali..kemanapun kita pergi banyak sekali toko - toko berjejer dipinggir jalan, dan anda ceritakan betapa pentingnnya pemasangan cctv:

  1. UNTUK MENINGKATKAN OMSET ANDA, KARENA SECARA TIDAK LANGSUNG KARYAWAN ANDA MERASA DIAWASI.
  2. TIDAK PERNAH TIDUR KARENA MEMPROTEKSI KEAMANAN ANDA.
  3. MEMUDAHKAN SEGALA AKTIVITAS ANDA SEBAGAI SARANA ALAT BANTU APABILA ADA KEJADIAN UNTUK DATA KEPOLISIAN.
  4. DAPAT DI PANTAU DARI JARAK JAUH MELALUI AKSES INTERNET VIA: KOMPUTER, LAPTOP, BB, ANDROID, SMARTPHONE, TAB, DAN HANDPHONE TERTENTU.
Kami memberikan garansi 1 tahun ganti baru seluruh komponen.
Pengecekan berkala kami lakukan selama dalam masa garansi demi memberikan kepuasan kepada konsumen.
Promo bersama yang kami lakukan via internet akan lebih memudahkan anda dalam berkomunikasi dengan kami.
Full Support 24 Jam.
"PERHITUNGAN KOMISI"
PAKET 4 CHANNEL = KOMISI 200.000
PAKET 8 CHANNEL = KOMISI 400.000
PAKET 16 CHANNEL = KOMISI 800.000
PAKET 32 CHANNEL = 1.600.000
___________________________________
Rata - rata orang yang pasang di tasik 4 camera, 10 camera, dan 16 camera.
Apalagi kalau gudang atau hotel, contohnya ada hotel baru yang di sukalaya beliau pasang 32 camera.
Bener - bener peluang besar bukan??? ayo tingkatkan penghasilan anda dengan kelipatan yang besar!
Sedikit motivasi: sangat disayangkan sekali kalau anda hanya berjualan di level keuntungan yang kecil (menurut saya) contohnya "jualan hp" paling untung besar juga 250ribu per hp itu paling besar menurut saya kalau ada yg lebih besar mungkin bisa dengan cara menipu. jadi sayang sekali tenaganya sama,cape nya sama, ilmu nya sama, baceo nya sama, cape hate nya sama.
untung kalau ga ada masalah, kalau ada masalah tentu anda ribet bukan untung malah buntung (terkadang ada). TAPI kalau di kita TANGGUNG JAWAB DI TANGGUNG OLEH KAMI SEPENUHNYA!
Ditahun ini dan seterusnya: "Orang yang pintar berjualan atau istilahnya pintar dalam marketing saya yakin dia akan JAYA !"

Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya - 17:20

Kesadaran Berserikat Pekerja Kota Tasikmalaya

Permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi secara umum di perusahaan manapun mayoritas disebabkan karena minimnya kesadaran pekerjanya sendiri untuk memanfaatkan hak mereka untuk berserikat. Kesadaran berserikat ini semakin terkubur dengan minimnya sosialisasi dan publikasi Informasi Ketenagakerjaan yang menjadi tanggungjawab kita bersama.

Minimnya Informasi ketenagakerjaan yang tersampaikan melalui Sosialisai kepada pekerja dan pengusaha menyebabkan rawannya terjadi pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah. Ini menjadi salahsatu penghambat terbangunnya kesadaran pekerja untuk mengupayakan apapun yang sudah menjadi haknya.

Seiring perkembangan yang terjadi seiring dengan program Layanan Pengaduan dan Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya yang tetap kita kedepankan demi terbangunnya kesadaran pekerja untuk mendapatkan hak - hak normatifnya, Alhamdulillah, di tahun 2014 ini semakin menampakkan hasil yang signifikan. 

Pada bulan Januari 2014, telah bergabung empat perusahaan yang cukup lumayan besar menjadi bagian dari Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kota Tasikmalaya dengan menjadi Pimpinan Unit Kerja Konsfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK KSPSI). Mudah - mudahan ini menjadi momentum awal kebangkitan kesadaran berserikat pekerja Kota Tasikmalaya yang merupakan salah satu dari beberapa hak normatif pekerja dan membangkitkan rekan - rekan pekerja yang lain untuk mengikutinya.

Hanya dengan memanfaatkan hak berserikat pekerja, apa yang menjadi hak normatif pekerja bisa diupayakan. Mengingat masih sangat lemahnya fungsi Pengawasan dan Penyidikan Ketenagakerjaan yang merupakan tanggungjawab dari pemerintah ( UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 176 dan Pasal 182 ).

Berikut kami sampaikan informasi tentang hak dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi Serikat Pekerja yang kami sadur dari UU No. 21 tahun 200 Tentang Serikat Pekerja

Pasal 25 ayat 1 ;
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak :
  • membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
  • mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
  • mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
  • membentuk lembaga dan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteran pekerja/buruh;
  • melakukan kegiatan lainnya dibidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
Pasal 27;
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban :
  • melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak–hak dan memperjuangkan kepentingannya; 
  • memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya; 
  • mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 
Pasal 28;
Siapapun dilarang menghalang–halangi atau memaksa pekaerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus, atau tidak menjadi pengurus, menjadi atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :
  • melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; 
  • tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
  • melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
  • melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.
Pasal 29;
  1. pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam perjanjian kerja bersama.
  2. Dalam kesempatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diatur mengenai :
  • jenis kegiatan yang diberikan kesempatan;
  • tata cara pemberian kesempatan;
  • pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah.
Pasal 43;
  1. Barang siapa yang menghalang–halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
  2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tidak pidana kejahatan.
Demikian Informasi Pekerja yang bisa kami sampaikan mudah - mudahan bermanfaat buat rekan - rekan pekerja semuanya.

Telpon/SMS : 085221869165 - 08970020050
BBM : 768E7968 - 762FF0F8

Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya - 10:50

Perpres No. 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2013 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :
a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 

Mengingat : 
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), diubah sebagai berikut: 

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 1A 
BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. 

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 4 
(1) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas: 
a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya; 
b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan 
c. bukan Pekerja dan anggota keluarganya. 
(2) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. Pegawai Negeri Sipil; 
b. Anggota TNI; 
c. Anggota Polri; 
d. Pejabat Negara; 
e. Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri; 
f. pegawai swasta; dan 
g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah. 
(3) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 
a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan 
b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah. 
(4) Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 
a. investor; 
b. Pemberi Kerja; 
c. penerima pensiun; 
d. Veteran; 
e. Perintis Kemerdekaan; 
f. janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dan 
g. bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran. 
(5) Penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas: 
a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun; 
b. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun; 
c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun; 
d. janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang mendapat hak pensiun; 
e. penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c; dan 
f. janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf e yang mendapat hak pensiun. 
(6) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. 
(7) Jaminan Kesehatan bagi Pekerja warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. 

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 5 
(1) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. 
(2) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria: 
1. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan 
2. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. 
(3) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain. 
(4) Anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi anak ke 4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. 

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 6 
(1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. 
(2) Kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tanggal 1 Januari 2014 paling sedikit meliputi: 
a. PBI Jaminan Kesehatan; 
b. Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya; 
c. Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya; 
d. Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya; dan 
e. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya. 
(3) Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan selain Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi: 
a. Pemberi Kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015; 
b. Pemberi Kerja pada usaha mikro paling lambat tanggal 1 Januari 2016; dan 
c. Pekerja bukan penerima upah dan bukan Pekerja paling lambat tanggal 1 Januari 2019. 
(4) BPJS Kesehatan mulai tanggal 1 Januari 2014 tetap berkewajiban menerima pendaftaran kepesertaan yang diajukan oleh Pemberi Kerja serta Pekerja Bukan Penerima Upah dan bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 6A 
Penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 11 
(1) Pemberi Kerja sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. 
(2) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan. 
(2a) Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iurannya dibayar sesuai ketentuan Peraturan Presiden ini. 
(2b) Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. 
(3) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-sendiri atau berkelompok sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. 
(4) Setiap orang bukan Pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. 

7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), ketentuan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 16 
(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah. 
(1a) Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah. 
(2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. 
(3) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. 
(3a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi: 
a. penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan 
b. Veteran dan Perintis Kemerdekaan. 
(4) Dihapus. 

8. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, Pasal 16F, Pasal 16G, Pasal 16H, dan Pasal 16I sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 16A 
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 19.225,00 (sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per orang per bulan. 
Pasal 16B 
(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan. 
(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 
b. 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta. 
(3) Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh: 
a. Pemerintah untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat; dan 
b. Pemerintah Daerah untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah. 
Pasal 16C 
(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah selain Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) yang dibayarkan mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 
a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 
b. 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta. 
(2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 
a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 
b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. 
(3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara langsung oleh pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan. 
Pasal 16D 
Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) sebesar 2 (dua) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan status kawin dengan 1 (satu) orang anak. 
Pasal 16E 
(1) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) terdiri atas Gaji atau Upah pokok dan tunjangan keluarga, kecuali bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. 
(2) Iuran Jaminan Kesehatan untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penghasilan tetap. 
(3) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C terdiri atas Gaji atau Upah pokok dan tunjangan tetap. 
(4) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tunjangan yang dibayarkan kepada Pekerja tanpa memperhitungkan kehadiran Pekerja. 
Pasal 16F 
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja: 
a. sebesar Rp 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. 
b. sebesar Rp 42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II. 
c. sebesar Rp 59.500,00 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. 
Pasal 16G 
(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besaran pensiun pokok dan tunjangan keluarga yang diterima per bulan. 
(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah dan penerima pensiun dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah; dan 
b. 2% (dua persen) dibayar oleh penerima pensiun. 
(3) Iuran Jaminan Kesehatan bagi penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf e dan huruf f, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16F. 
(4) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah. 
Pasal 16H 
(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain dibayar oleh Peserta. 
(2) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah Peserta Pekerja Penerima Upah per orang per bulan. 
(3) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja ditetapkan sesuai Manfaat yang dipilih mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16F. 
Pasal 16I 
Besaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16F, Pasal 16G, dan Pasal 16H ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 

9. Judul Bagian Kedua dari Bab IV Iuran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Bagian Kedua 
Tata Cara Pembayaran Iuran 

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 17 
(1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari Pekerjanya, membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. 
(2) Untuk Pemberi Kerja pemerintah daerah, penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening kas negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. 
(3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran iuran dari rekening kas negara kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
(4) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. 
(5) Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. 
(6) Dalam hal keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih dari 3 (tiga) bulan, penjaminan dapat diberhentikan sementara. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait. 

11. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 17A 
(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16F dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) kepada BPJS Kesehatan. 
(2) Iuran Jaminan Kesehatan dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal. 
(3) Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak. 
(4) Dalam hal keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 6 (enam) bulan, penjaminan dapat diberhentikan sementara. 
(5) BPJS Kesehatan wajib mengembangkan mekanisme penarikan iuran yang efektif dan efisien bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. 
Pasal 17B 
(1) Ketentuan mengenai penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kesehatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
(2) Ketentuan mengenai pengaturan penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan dari pegawai negeri, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, dan pemerintah daerah diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangannya. 

12. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 18 
(1) BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai dengan Gaji atau Upah Pekerja. 
(1a)Perhitungan kelebihan atau kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar Gaji atau Upah Pekerja. 
(2) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja dan/atau Peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya iuran. 
(3) Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya. 

13. Ketentuan Pasal 19 dihapus. 

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 22 
(1) Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas: 
a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: 
1. administrasi pelayanan; 
2. pelayanan promotif dan preventif; 
3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 
4. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 
5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 
6. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 
7. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan 
8. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. 
b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup: 
1. administrasi pelayanan; 
2. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis; 
3. tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis; 
4. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 
5. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; 
6. rehabilitasi medis; 
7. pelayanan darah; 
8. pelayanan kedokteran forensik klinik; 
9. pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan; 
10. perawatan inap non intensif; dan 
11. perawatan inap di ruang intensif. 
c. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. 
(2) Dalam hal pelayanan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah ditanggung dalam program pemerintah, maka tidak termasuk dalam pelayanan kesehatan yang dijamin. 
(3) Dalam hal diperlukan, selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peserta juga berhak mendapatkan pelayanan berupa alat kesehatan. 
(4) Jenis dan plafon harga alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. 

15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 23 
Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) berupa layanan rawat inap sebagai berikut: 
a. ruang perawatan kelas III bagi: 
1. Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan 
2. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja yang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. 
b. ruang Perawatan kelas II bagi: 
1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; 
2. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; 
3. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; 
4. Peserta Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan Gaji atau Upah sampai dengan 1,5 (satu koma lima) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan 
5. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja yang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II. 
c. ruang perawatan kelas I bagi: 
1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya; 
2. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya; 
3. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya; 
4. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya; 
5. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya; 
6. janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; 
7. Peserta Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan Gaji atau Upah di atas 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan 
8. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja yang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I. 

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 25 
(1) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi: a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; 
b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat; 
c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; 
d. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas; 
e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; 
f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; 
g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; 
h. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi); 
i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; 
j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; 
k. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); 
l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); m. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; 
n. perbekalan kesehatan rumah tangga; 
o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; 
p. biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events); dan q. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan. 
(2) Kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p ditetapkan oleh Menteri. 

17. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 27A 
BPJS Kesehatan melakukan koordinasi Manfaat dengan program jaminan sosial di bidang kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas. 
Pasal 27B 
Dalam hal Fasilitas Kesehatan tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka mekanisme penjaminannya disepakati bersama antara BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan tambahan atau badan penjamin lainnya. 

18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 28 
Ketentuan mengenai tata cara koordinasi Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 27A diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas atau penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan atau badan penjamin lainnya. 

19. Judul Bagian Kedua dari Bab VII Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Bagian Kedua 
Pelayanan Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

20. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 32 
(1) Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan berpedoman pada daftar dan harga obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri. 
(2) Sebelum ditetapkan oleh Menteri, daftar dan harga obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara transparan dan akuntabel oleh komite nasional. 
(3) Komite nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan tenaga ahli. 
(4) Daftar obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formularium Nasional dan Kompendium Alat Kesehatan. 

21. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 34 
(1) Dalam hal di suatu daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : 
a. penggantian uang tunai; 
b. pengiriman tenaga kesehatan; atau 
c. penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu. 
(3) Penggantian uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk biaya pelayanan kesehatan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 

22. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 38 
(1) BPJS Kesehatan wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta paling lambat: 
a. tanggal 15 (lima belas) setiap bulan berjalan bagi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang menggunakan cara pembayaran praupaya berdasarkan kapitasi; dan 
b. 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap bagi Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan. 
(2) BPJS Kesehatan wajib membayar ganti rugi kepada Fasilitas Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan. 

23. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 43 
(1) Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggung jawab dalam: 
a. penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); 
b. pertimbangan klinis (clinical advisory); 
c. penghitungan standar tarif; dan 
d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan. 
(2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraanpelayanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Dewan Jaminan Sosial Nasional sesuai kewenangan masing-masing. 

24. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 43A 
(1) BPJS Kesehatan mengembangkan teknis operasionalisasi sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Jaminan Kesehatan. 
(2) Dalam melaksanakan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait. 

25. Ketentuan Pasal 44 dihapus. 
Pasal II 
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Desember 2013 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Desember 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
AMIR SYAMSUDIN 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 255 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, 
ttd. 
Siswanto Roesyidi

Dapatkan selalu Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya melalui layanan sms ke 08970020050 Pin BB 768E7968.

Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya - 23:35

Tentang BPJS

Mengingat sangat urgennya pelaksanaan BPJS Kesehatan yang harus sudah mulai dilaksanakan pada Januari 2014, maka Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya  mencoba menyajikan sedikit informasi tentang BPJS bersumber dari UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pengertian
  1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
  2. Jaminan  Sosial  adalah  salah  satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  3. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
  4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan  di Indonesia, yang telah membayar iuran.
  5. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
  6. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
  7. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.
  8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
  9. Pemberi  Kerja  adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
  10. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
  11. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.
  12. Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
  13. Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
  14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ruang Lingkup
BPJS Kesehatan  menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program:
a.  jaminan kecelakaan kerja;
b.  jaminan hari tua;
c.  jaminan pensiun; dan
d.  jaminan kematian.

Fungsi
BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
BPJS Ketenagakerjaan  berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Tugas
Dalam  melaksanakan fungsinya, BPJS bertugas untuk:
  • melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
  • memungut dan  mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
  • menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
  • mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
  • mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
  • membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
  • memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.
Wewenang
Dalam melaksanakan tugasnya BPJS berwenang untuk:
  • menagih pembayaran Iuran;
  • menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka  pendek  dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
  • melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
  • membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  • membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; 
  • mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
  • melaporkan Pemberi Kerja  kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • melakukan  kerja  sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan Sosial. 
Hak
Dalam  melaksanakan  kewenangannya, BPJS berhak untuk:
  • memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.
Kewajiban
Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk:
  • memberikan nomor  identitas  tunggal kepada Peserta;
  • mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta;
  • memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;
  • memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  • memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; 
  • memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;
  • memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  • memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  • membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum; 
  • melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan
  • melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.
Pendaftaran Peserta  
Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.
Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan  Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
Pemberi Kerja, dalam melakukan  pendaftaran, wajib memberikan  data dirinya dan  Pekerjanya berikut anggota keluarganya  secara lengkap dan benar kepada BPJS.
Penahapan diatur dengan Peraturan Presiden.
Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
Setiap orang wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
Sanksi administratif dapat berupa: 
a.  teguran tertulis;
b.  denda; dan/atau
c.  tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pemerintah mendaftarkan penerima  Bantuan Iuran  dan anggota keluarganya  sebagai  Peserta kepada BPJS.
Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS.

Pembayaran Iuran
Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. 
Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. 
Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. 
Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
  • besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden; dan
  • besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Dapatkan selalu Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya melalui layanan sms ke 08970020050 Pin BB 768E7968.

Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya - 20:11

Kontak Layanan Pengaduan dan Informasi Pekerja

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan Aturan Ketenagakerjaan secara menyeluruh di setiap unit usaha. Akan tetapi sampai sejauh ini program sosialisasi yang bisa dikatakan merupakan satu hal mendasar dalam rangka memastikan pelaksanaan Aturan Ketenagakerjaan seperti yang termaktub dalam  Pasal 176 UU No. 13 Tahun 2003 belum bisa memberikan jaminan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Program Sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah secara formal belum bisa menyentuh langsung ke semua Pengusaha maupun Pekerja sehingga banyak Pengusaha yang tidak menjalankan management Ketenagakerjaan yang sesuai dengan Aturan. Kerugian terbesar yang terjadi karena tidak dilaksanakannya Aturan Ketenagakerjaan adalah bagi Pekerja. Akan tetapi di saat Pekerja faham dengan hal ini, maka akan terjadi usaha – usaha dari pekerja untuk meraih haknya sesuai aturan. Sehingga bisa menghambat produktifitas perusahaan dan ini berarti bisa mengakibatkan kerugian bagi pihak Pengusaha itu sendiri. Oleh karena itu Program Sosialisasi Aturan Ketenagakerjaan ini sangat penting bagi Pekerja dan Pengusaha di wilayah kota Tasikmalaya.

Untuk memenuhi  tanggung jawab kita bersama dalam rangka sosialisasi segala hal yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan serta mengimbangi belum optimalnya program sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan melalui dinas tenaga kerja karena belum bisa menyentuh seluruh komponen Ketenagakerjaan di wilayahnya masing – masing, maka kami mencoba memanfaatkan berbagai media sebagai bentuk upaya penyampaian informasi aturan ketenagakerjaan di antaranya melalui, blog/website, jejaring sosial, dan lain – lain.

Berikut kami sampaikan Kontak Layanan Pengaduan dan Informasi Pekerja yang bisa digunakan untuk siapapun yang membutuhkan informasi seputar ketenagakerjaan terutama untuk permasalahan Hak – Hak Normatif Pekerja yaitu UMK, THR, Hak Cuti, Jamsostek, Upah Lembur, Dan lain – lain.


Kontak Layanan Pengaduan dan Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya :
Mudah – mudahan Kontak Layanan Pengaduan dan Informasi Pekerja ini bermanfaat buat semuanya. Amien.  

Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya - 09:48

Kewajiban Pengusaha Membayar Upah Sesuai UMK

Setelah ditetapkannya besaran Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tasikmalaya Tahun 2014 sebesar Rp. 1.237.000 oleh Gubernur Jawa Barat dengan SK. Gubernur Nomor 561/ Kep.1636-Bangsos /2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2014 Provinsi Jawa Barat yang harus dilaksanakan oleh perusahaan pada bulan Januari 2014, ada beberapa hal yang perlu kita fahami sebagai pekerja tentang Kewajiban Pengusaha Membayar  Upah Sesuai UMK.
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Agar lebih terperinci, berikut kami sampaikan dasar hukum yang berhubungan dengan kewajiban pengusaha membayar upah sesuai UMK

UU No. 13 Tahun 2003
Pasal 88 
1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 
a. upah minimum; 
b. upah kerja lembur; 
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; 
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahata kerjanya; 
f. bentuk dan cara pembayaran upah 
g. denda dan potongan upah; 
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan 
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 
Pasal 89
1. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas : 
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 
b. upah minimum berdasrakan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 
2. Upah miminum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. 
3. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. 
4. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 
Pasal 90 
1. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 
2. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. 
3. Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 
Pasal 91
1. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan penguapahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 92
1. Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. 
2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. 
3. Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. 
Pasal 93
1. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. 
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku,dan pengusaha wajib membayar upah apabila : 
a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 
b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 
c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; 
d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara; 
e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; 
f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakanya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; 
g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat; 
h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan 
i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. 
3. Upah yang dibayarkan kepada pekerja.buruh yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut: 
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah; 
b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah; 
c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; 
d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. 
4. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut : 
a. pekerja/burh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari; 
b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari; 
5. Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 
Pasal 94
Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
Sanksi Bagi Pengusaha Yang Tidak Membayar Upah Sesuai UMK
Pasal 185
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. 

Pengajuan Penangguhan UMK (Kepmenakertrans 231 Tahun 2003)
Pasal 2 
(1) Pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum. 
(2) Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum. 
Pasal 3 
(1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum. 
(2) Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat. 
(3) Dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja /Serikat Buruh yang memiliki anggota lebih 50 % dari seluruh pekerja di perusahaan , maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/ buruh dalam perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 
(4) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memiliki anggota lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut. 
(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja /serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja /buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili perundingan dalam menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 
(6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atau ayat (5) tidak terpenuhi, maka para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah pekerja/buruh dan anggota masing masing serikat pekerja / serikat buruh. 
(7) Dalam hal di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka perundingan untuk menyepakati penangguhan pelaksanaan upah minimum dibuat antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang mendapat mandat untuk mewakili lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) penerima upah minimum di perusahaan. 
(8) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui perundingan secara mendalam, jujur, dan terbuka. 
Pasal 4 
(1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan : 
a. naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan; 
b. laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan - penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir; 
c. salinan akte pendirian perusahaan; 
d. data upah menurut jabatan pekerja/buruh; 
e. jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum; 
f. perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang; 
(2) Dalam hal perusahaan berbadan hukum laporan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus sudah diaudit oleh akuntan publik. 
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila diperlukan Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan. 
(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi. 
Pasal 5 
(1) Persetujuan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. 
(2) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan : 
a. membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama, atau; 
b. membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, atau; 
c. menaikkan upah minimum secara bertahap. 
(3) Setelah berakhirnya izin penangguhan, maka pengusaha wajib melaksanakan ketentuan upah minimum yang baru. 
Pasal 6 
(1) Penolakan atau persetujuan atas permohonan penangguhan yang diajukan oleh pengusaha,diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan penangguhan secara lengkap oleh Gubernur. 
(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir dan belum ada keputusan dari Gubernur, permohonan penangguhan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka permohonan penangguhan dianggap telah disetujui. 
Pasal 7 
(1) Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah sebesar upah yang biasa diterima pekerja/buruh. 
(2) Dalam hal permohonan penangguhan ditolak Gubernur, maka upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, sekurang-kurangnya sama dengan upah minimum yang berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya ketentuan upah minimum yang baru.
Demikian dasar hukum yang perlu difahami kita sebagai pekerja agar memahami Kewajiban Pengusaha Membayar Upah Sesuai UMK.
Semoga bermanfaat.

Dapatkan selalu Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya melalui layanan sms ke 08970020050 Pin BB 768E7968.

Informasi Pekerja Kota Tasikmalaya - 23:07